Konvensi Ketatanegaraan Tak Tutup Celah Amandemen UUD 1945, Ini Respons Ketua MPR
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, menjawab soal masih adanya celah untuk amandemen meskipun cara konvensi ketatanegaraan yang diambil untuk menghadirkan Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam UUD 1945 telah disepakati. Menurut Bamsoet, masih ada waktu emas jika memang perubahan atau amandemen kelima UUD 1945 dilakukan. "Amendemen yang kelima itu di periode Februari sampai Oktober, tapi …
Konvensi Ketatanegaraan Tak Tutup Celah Amandemen UUD 1945, Ini Respons Ketua MPRRead More
Kritik PKB, Wasekjen PBNU Diminta Pahami AD-ART
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lampung Khaidir Bujung menilai Wakil Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Rahmat Hidayat Pulungan tidak memahami tata cara berorganisasi dengan menyebutkan bahwa pengendalian operasional PKB harusnya di bawah kendali PBNU. Bujung menyayangkan pernyataan Pulungan. Sebab, kata Bujung, PBNU adalah ormas besar sehingga tidak boleh dikerdilkan dengan urusan remeh temeh kepartaian. …