Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lampung Khaidir Bujung menilai Wakil Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Rahmat Hidayat Pulungan tidak memahami tata cara berorganisasi dengan menyebutkan bahwa pengendalian operasional PKB harusnya di bawah kendali PBNU. Bujung menyayangkan pernyataan Pulungan. Sebab, kata Bujung, PBNU adalah ormas besar sehingga tidak boleh dikerdilkan dengan urusan remeh temeh kepartaian.
“Dia harus baca lagi AD ART NU agar paham dimana posisi NU. Jangan membual seenaknya. Sebagai kader NU, saya tersinggung,” kata Bujung, Kamis (27/1/2022). “Memang sudah benar, bahwa pengurus NU tak terkecuali pengurus PBNU yang akan dilantik harus ikut pengkaderan PKPNU maupun MKNU agar fikrah (pemikiran), amaliah (perbuatan) dan harokah (perjuangan) nya bisa sejalan dengan harapan dan tujuan PBNU sebagai Ormas yang terus melakukan perubahan menuju Ormas yang modern,” tutur Kepala Sekolah MKNU Lampung ini. PKB, lanjut Bujung, secara historis tidak bisa dilepaskan dari NU.
Ketua Umum PKB Gus Muhaimin Iskandar sendiri pernah mengatakan semua kader baik yang ada di legislatif maupun eksekutif harus berkhidmah pada NU. Akan tetapi, jelas Bujung, bukan berarti PBNU memiliki saham fisik PKB sehingga berhak atas audit dan pengendalian operasional PKB. “Jelas apa yang dilontarkannya bertentangan dengan AD ART NU. Ini (Pulungan) sok tahu, sok ngurusi hubungan historis NU dan PKB sementara lupa dengan historis dirinya sendiri,” tegas Bujung.
Dalam berorganisasi ini prinsipnya, tambah Bujung, Al Muhafadhotu ‘ala Qadimis Sholih Wal Akhdzu Bil Jadidil Ashlah yakni ‘Memelihara yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik’. Dikutip dari Kompas.com, Wakil Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Rahmat Hidayat Pulungan mengingatkan bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) agar tidak melupakan sejarah bahwa partai tersebut lahir dari rahim PBNU. Hal ini terkait dengan konsolidasi politik PKB beberapa waktu lalu, di mana Perwakilan Cabang NU (PCNU) dan Majelis Wakil Cabang (MWC) NU hadir di dalamnya.
Konsolidasi tersebut terjadi di Jawa Timur, tepatnya di Banyuwangi dan Sidoarjo. Diketahui, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mendatangi Banyuwangi dan Sidoarjo dalam safari politiknya unuk menjadi calon presiden. Dalam akun Twitter dia, Cak Imin bahkan memamerkan dukungan dari Nahdliyin Sidoarjo.
“Ini kok lama kelamaan kita lihat semakin salah menempatkan dirinya di depan PBNU. PKB seolah olah lebih hebat dan berjasa dari NU,” ujar Rahmat dalam keterangan tertulis, Rabu (26/1/2022). Agenda konsolidasi politik itu pun berujung pemanggilan terhadap PCNU Sidoarjo dan Banyuwangi oleh Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf. Pemanggilan itu disebut untuk meminta klarifikasi langsung dari kedua perwakilan cabang mengenai konsolidasi politik itu.
Terlebih, PBNU era Gus Yahya saat ini menegaskan akan mengambil jarak dengan kepentingan politik praktis serta menegaskan bahwa PBNU tidak boleh menjadi alat politik mana pun, termasuk PKB. Itu sebabnya, konsolidasi politik terhadap PKB di mana PCNU dilibatkan di dalamnya, menjadi bermasalah. “PKB justru langsung masuk ke PCNU atau MWC NU tanpa mendahulukan etika, permisi atau kulo nuwon kepada pimpinan Nahdlatul Ulama,” sebut Rahmat.
“Ini menunjukkan PKB ingin mengerdilkan NU dan PBNU. Cara berorganisasi yang salah kaprah seperti ini harus diingatkan,” kata dia.
Tinggalkan Balasan