hijabpedia.id merupakan blog yang memberikan informasi menarik.

Gagalnya Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang kerap dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata tak membuat koruptor takut. Apalagi hukuman bagi koruptor rata rata rendah. Pemberantasan korupsi di Indonesia pun terbilang gagal. Teranyar adalah terkena OTT nya Walikota Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Effendi dalam kasus suap proyek pengadaan barang dan jasa serta jual beli jabatan. Pepen, panggilan akrab politikus Golkar itu, ditetapkan sebagai tersangka bersama delapan orang lainnya, Kamis (6/1/2022).

Terbukti, OTT yang dilakukan KPK tak membuat koruptor takut. Hukuman yang dijatuhkan pengadilan rata rata juga rendah. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, rata rata hukuman koruptor 3 tahun penjara. Makanya jangan harap tercipta shock therapy (terapi kejut) dan detterent effect (efek jera) bila hukuman koruptor masih tetap rendah.

Data KPK, sampai Maret 2021, jumlah kepala daerah yang ditangkap KPK karena korupsi sedikitnya 429 orang. Jika ditambah Pepen maka ada sedikitnya 430 kepala daerah ditangkap KPK sejak lembaga antirasuah ini berdiri tahun 2003. Publik pun frustrasi atas banyaknya kasus korupsi di Indonesia. Hukuman mati pun coba diterapkan. Namun, saat hendak diterapkan, muncul penentangan. Termasuk dari Komnas HAM! Rasa frustrasi ternyata juga melanda Presiden Joko Widodo. Saat menghadiri peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2021 di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (9/12/2021), Jokowi mengingatkan KPK tidak berpuas diri karena pemberantasan korupsi di Tanah Air belum membaik.

Apalagi, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia masih relatif rendah, bahkan jauh di bawah Singapura dan Malaysia. IPK Indonesia berada di peringkat 102 dari 180 negara, sedangkan Malaysia peringkat 57, Singapura peringkat 3. Data ICW, jumlah kasus korupsi di Indonesia sepanjang semester 1/2021 mencapai 209 kasus. Jumlah itu naik dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya, yakni 169 kasus. Di sisi lain, pemerintah kabupaten/kota konsisten menjadi peringkat pertama pencetak koruptor dalam lima tahun terakhir berdasarkan data KPK.

Pada 2017, ada 53 kasus korupsi di lingkungan pemerintah kabupaten/kota dari total 121 kasus yang ditangani KPK. Lalu ada 114 kasus dari total 199 kasus pada 2018. Pada 2019 2020, kasus korupsi di lingkungan pemerintah kabupaten/kota ada 66 dan 48 kasus. Pada 2021, ada 46 kasus dari total 71 kasus korupsi yang ditangani KPK. Dari jumlah itu, KPK mengklaim telah menangkap 109 tersangka. Hukuman mati bagi koruptor coba diterapkan Kejaksaan Agung dalam menuntut Heru Hidayat dalam kasus korupsi di PT Asabri yang merugikan keuangan negara hingga Rp 22,78 triliun. Selain hukuman mati, Heru juga dituntut jaksa untuk membayar uang pengganti Rp 12,64 triliun.

Dalam kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya yang merugikan negara Rp 37 triliun, Heru Hidayat telah dihukum penjara seumur hidup. Sebelumnya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar dihukum penjara seumur hidup. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, yang pernah sesumbar siap digantung di Monas, juga hanya dihukum 8 tahun penjara di tingkat Peninjauan Kembali (PK). Namun, sebelum hukuman mati itu benar benar terlaksana, sudah muncul penentangan. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyatakan hukuman mati di Indonesia tidak terbukti efektif dalam memberantas korupsi.

Menurut Taufan, hukuman mati mencederai prinsip hak asasi manusia, sehingga sudah selayaknya tidak lagi diberlakukan sebagai solusi terakhir dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Menurut Taufan, hukuman mati mencederai prinsip HAM. Apalagi hukuman mati yang diberlakukan pada tindak pidana korupsi, katanya, tak terbukti di negara negara mana pun di dunia ini efektif mengurangi praktik korupsi. Begitu pun dengan terorisme dan narkoba, kata Taufan, Indonesia sudah menerapkan sekian banyak eksekusi hukuman mati kepada pelaku narkoba dan terorisme, tapi nyatanya tidak turun turun juga kasusnya.

Bahkan untuk kasus terorisme, mereka senang dengan hukuman mati, karena mereka ingin jihad dan ingin segera (sesuai dengan keyakinannya) masuk surga. Kalau dengan ancaman hukuman mati saja tidak mempan, lalu dengan cara apa lagi korupsi diberantas? Inilah yang membuat publik kian frustrasi. Apalagi belakangan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mewacanakan agar kepala desa yang melakukan korupsi dana desa tak perlu dihukum, karena nilainya tak seberapa. Mereka cukup diminta mengembalikan uang yang dikorupsi, dan dipecat dari jabatannya. Enak benar!

Padahal Dana Desa dalam setahun rata rata mencapai Rp 1 miliar per desa. Dalam APBN 2021 saja, Dana Desa mencapai Rp 72 triliun. Kalau terjadi korupsi berjemaah di seluruh Indonesia, bagaimana? Lalu, apa kasus kasus korupsi lainnya juga tak perlu dihukum pelakunya, cukup mengembalikan dan kemudian dipecat dari jabatannya? Korupsi memang membuat siapa pun frustrasi, kecuali pelakunya!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.